Jakarta, wartaBhineka – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan pembangunan “Giant Sea Wall” atau tanggul laut raksasa akan membutuhkan biaya sekitar Rp 58 triliun. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lambogia menuturkan, angka tersebut baru perhitungan awal sehingga masih dapat berubah. Dia juga belum dapat memastikan dalam pembiayaan proyek ini apakah pemerintah akan melibatkan pihak swasta dalam pendanaannya. Sebab, proyek untuk memitigasi kenaikan muka air laut di pesisir pantai utara Pulau Jawa (Pantura) ini saat ini masih dalam tahap kajian.
“Kalau perhitungan dari pre-design kurang lebih Rp 58 triliun, itu baru pre-design jadi belum detail,” ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Dia menjelaskan, Kementerian PUPR masih terus mengamati penurunan permukaan tanah akibat kenaikan permukaan air laut di kawasan Pantura khususnya di DKI Jakarta.
“Kita membangun monitoring wall untuk kita melihat proses penurunan tanah. Walaupun itu terjadi terus hingga saat ini tapi kita tetap monitoring secara teknis,” ucapnya.
Pembangunan Giant Sea Wall ini baru mulai dibangun berdasarkan hasil dari monitoring tersebut. Jika permukaan tanah terus menurun maka pembangunannya baru akan dilaksanakan.
Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penurunan permukaan tanah di Pantura Jawa terpantau bervariasi antara 1-25 sentimeter per tahun, di sisi lain ancaman yang juga menanti, yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 sentimeter per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Giant Sea Wall sekaligus pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi mencapai Rp 164,1 triliun.
Dia menjelaskan, pembangunan giant sea wall di pesisir Jakarta akan dibangun melalui tiga tahapan. Fase pertama (A) dilakukan dengan pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah pesisir utara Jakarta.
“Di mana untuk Fase A saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan pemerintah daerah,” ujar dia, dalam seminar nasional, di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Fase pertama itu dibangun pada 44,2 km lokasi yang dianggap kritis, di mana saat ini tersisa 33,3 km yang dibangun pemerintah. Fase ini ditargetkan rampung pada 2030. Kemudian, fase kedua (B), akan mulai dilakukan pada 2030. Di fase ini akan dilakukan pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta.
“Harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah tidak dapat dihentikan,” kata Airlangga.
Lalu, di fase terakhir (C) pemerintah akan membangun tanggul laut adaptif sisi timur. Fase ini rencananya akan dibangun mulai 2040.
“Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan tanggul laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp 164,1 triliun,” tutur Airlangga.
.
sumber: Kompas.com
