Jakarta, WartaBhineka – Presiden Prabowo Subianto meresmikan badan pengelola investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Kamis (7/11/2024) di Kantor Danantara, di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Jalan Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.
“Hadir. Tangal 7 jadinya (peluncurannya). Di kantor Danantara,” kata Wakil Kepala BP Investasi Danantara Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Ia mengungkapkan, saat ini, pihaknya masih menyusun regulasi soal BP Danantara. Begitu pula mengenai revisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara.
“Ya ini lagi disiapkan semuanya. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan semuanya akan dilakukan revisi,” kata dia.
Danantara bakal seperti Temasek. Adapun Temasek badan investasi global berkantor pusat di Singapura. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar APBN.
“Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu,” kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).
Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA). Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).
“Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan,” ungkap Muliaman.
Ia mengatakan, nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara. Oleh karenanya, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait. “Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait,” kata dia.
.
(Sumber: Kompas.com)
