Jakarta (wartaBHINEKA.com) – Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah telah memutuskan melanjutkan proses reklamasi Pulau C dan D karena 11 persyaratan yang diminta oleh Kementerian LHK telah dipenuhi, hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu (13/9/2017) sore.
“Mengenai Pulau G sedang difinalisasi, kita berharap minggu depan selesai. Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan atau tidak membolehkan proses disana. Konsep secara menyeluruh sudah disajikan. Kalau masalah NJOP itu secara teknis diatur oleh Pemda (DKI) tapi setelah saya dalami ternyata Pemda akan dapat 15% dari reklamasi itu dan nilainya hampir Rp 77,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun giant sea wall,yang mau tidak mau harus dibangun agar Jakarta tidak mendapat masalah nantinya. Kalau ditunda, penurunan Jakarta akan terus berlanjut,” sebutnya.
Luhut menuturkan telah mengundang pihak-pihak yang menentang untuk bertemu dan mendengar apa yang menjadi keberatan mereka. Luhut mengatakan semua proses dijalankan dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi. Ia meminta pihak-pihak yang berkeberatan bahkan ada tuduhan pemerintah menerima uang triliunan untuk datang kepadanya sambil membawa bukti-bukti.
“Tidak ada kepentingan kami membela si polan, ada yang bilang terima 10 triliun, coba saja silakan buktikan.” ajaknya.
Dalam jumpa pers itu, Luhut menuturkan kementeriannya gencar melakukan program pengurangan limbah plastik.
“Aneh juga, dunia sudah memposisikan kita sebagai leader tetapi masyarakat kita belum banyak yang mengetahui. Salah satunya kita sudah testing pilot project di Udayana, Bali, kita membuat 5-7 meter jalan aspal dari plastik. Plastik ini memberikan kekuatan pada aspal 40%. Cost nya lebih rendah,” ujarnya.
Pada tanggal 16 nanti uji coba tar plastic road lagi di Bekasi. Jika berhasil Kemenko Maritim bersama dengan Kementerian PUPR berkomitmen pada tahun depan semua jalan di daerah akan menggunakan aspal plastik.
“Mesin pencacahnya itu buatan dalam negeri semua, harganya 10 juta. Kalau daerah memiliki mesin itu akan bagus, tinggal bagaimana kita bisa mengumpulkan plastik itu,” ucapnya
