Jakarta, WartaBHINEKA – Gatot Nurmantyo punya segudang alasan untuk merasa kecewa. Imigrasi Amerika Serikat menolaknya masuk kendati mendapat undangan Jendral Joseph Dunford, Kepala Staf Militer AS. Ia pun mengadu ke Istana Negara dan menolak memenuhi undangan teman dekatnya itu “selama belum ada penjelasan resmi dari pemerintah AS,” kata Mayor Jendral Wuryanto, juru bicara Mabes TNI.
Sontak insiden ini memicu wara wiri diplomasi antara kedua negara. Jakarta menuntut alasan. Kementerian Luar Negeri AS buru-buru meminta maaf. Namun pihak imigrasi masih belum memberikan keterangan resmi.
Sejak Donald Trump berkuasa Imigrasi AS menjadi tempat yang angker buat banyak orang. Baru-baru ini U.S. Customs and Border Protection menambahkan peringatan di situsnya, bahwa memasuki wilayah Amerika “adalah keistimewaan, bukan hak.”
Dikutip dari dw.com, Juli lalu seorang anggota legislatif Australia, Khalil Eideh mengalami perlakuan serupa. Pria keturunan Libanon itu diberitahu pihak maskapai saat hendak menaiki pesawat. Bekas striker Manchester United, Dwight Yorke, juga dilarang masuk Februari silam, meski cuma transit dalam perjalanan menuju Trindad dan Tobago.
Namun khusus buat Indonesia, AS punya tradisi berbeda. Sejumlah bekas perwira Tentara Nasional Indonesia hingga kini masih tertera dalam daftar hitam imigrasi menyusul dugaan pelanggaran HAM, mulai dari Sjafrie Sjamsoeddin, Zacky Anwar Makarim, Pramono Edhie Wibowo, Prabowo Subianto dan bahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.
Nurmantyo tidak termasuk daftar perwira militer yang diduga terbelit kasus pelanggaran HAM. Pun satu-satunya perjalanan yang bisa dianggap ‘bermasalah’ di mata imigrasi AS adalah ketika dia menunaikan ibadah Haji di Arab Saudi bersama Kapolri Tito Karnavian, Agustus silam.
Ia juga sudah berulangkali berpergian ke Amerika Serikat selama berkarir di TNI. Terakhir Gatot diundang ke markas Angkatan Darat AS di Fort Meyer, Airlington, pada 2016 silam.
Tidak heran jika pengamat menilai penolakan Nurmantyo merupakan kesalahan adminsitratif. Kepada media Australia ABC, Aaron Connoly, peneliti dari Lowy Institute, mengklaim penolakan terhadap perwira militer tertinggi sebuah negara sangat jarang terjadi. “Buat saya penjelasan paling masuk akal adalah kekeliruan administratif. Imigrasi seharusnya mengabarkan maskapai bahwa dia boleh masuk, tapi mereka tidak melakukannya.”
