Setelah terjadi demonstrasi besar pada 4 November untuk menuntut penegakan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dalam kasus dugaan penistaan agama, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke beberapa kesatuan militer dan polisi.
Di antara kesatuan militer yang sudah dikunjungi presiden adalah Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Markas Korps Marinir, Markas Komando Brimob, dan pada Selasa (15/11), Presiden Joko Widodo mengunjungi Markas Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara di Bandung.
“Saya datang ke markas-markas di TNI dan Polri ini untuk memberikan rasa tenteram bagi masyarakat. Karena pasukan semuanya pada posisi siap mengamankan negara.”
“Jadi justru menentramkan. Negara aman, sangat aman,” kata presiden ketika menjawab pertanyaan wartawan apakah ada kekhawatiran di balik kunjungannya ke beberapa markas TNI dan Polri,” seperti disampaikan dalam pernyataan pers.
Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, safari presiden ke institusi militer, sama dengan safari presiden ke organisasi massal Islam seperti NU dan Muhammadiyah, yang merupakan bagian dari konsolidasi politik setelah terjadi demonstrasi besar pada 4 November lalu.
“Menghadapi peristiwa 04/11 itu, menurut saya, Jokowi agak terperanjat karena ternyata empat elemen sektor pendukungnya (koalisi partai politik, militer-penegak hukum, masyarakat madani, masyarakat umum) boleh disebut tidak bekerja optimal dalam rangka menangkal terjadinya gelombang unjuk rasa yang begitu besar di era dua tahun kekuasannya,” jelas Ray Rangkuti dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir.
Ditambahkannya peristiwa 4 November mungkin membuka kesadaran Presiden Joko Widodo bahwa ruang politik selama masa pemerintahan kurang dikelola atau dibiarkan menggelinding begitu saja.
“Ada gap (jurang) antara beliau sebagai pusat dari semua kekuasaan itu dengan sektor-sektor pendukungnya. Mungkin Pak Jokowi semacam terlena dengan berbagai asumsi yang menyebut kepuasan publik mencapai lebih dari 60%.
“Dari situ sudah terlihat tidak ada korelasi yang positif antara tingkat kepuasan publik terhadap dirinya dengan dukungan politik terhadap dirinya,” jelas Ray Rangkuti.
Dalam berbagai kunjungan ke kesatuan militer Presiden Joko Widodo antara lain berpesan kepada prajurit untuk menjaga kemajemukan bangsa Indonesia.
Ketika berada di Markas Kopassus, presiden menegaskan bahwa Kopassus sebagai pasukan cadangan yang setiap saat dapat ia gerakkan jika negara dalam kondisi darurat.
Kapuspen TNI, Brigjen TNI Wuryanto, menolak memberikan keterangan terkait dengan kunjungan presiden ke beberapa kesatuan militer dengan alasan telah diberi pengarahan oleh Panglima agar segala pertanyaan tentang hal itu diarahkan ke istana presiden.
Sebelumnya presiden juga melakukan kunjungan ke kantor Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah, serta mengundang sejumlah organisasi Islam ke istana.
