Jakarta, WartaBhineka – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2023 tercatat berada di angka US$ 393,7 miliar atau setara Rp 6.181,09 triliun (asumsi kurs Rp 15.700/dolar AS). Jumlah tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan UNL triwulan sebelumnya yang berada di angka US$ 396,5 miliar atau Rp 6.225,05 triliun.
“Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2% (yoy),” jelas Bank Indonesia dalam keterangan resminya, Rabu (15/11/2023).
Tidak hanya di sektor swasta, ULN pemerintah juga tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tercatat posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan III 2023 berada di US$ 188,3 miliar (Rp 2.956,31 triliun), turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar US$ 192,5 miliar (Rp 3.022,25 triliun) atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3% (yoy).
“Penurunan posisi ULN pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat,” ungkap BI.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah ini terus diarahkan untuk mendukung upaya dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. Dengan begitu pemerintah mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Dukungan ULN yang dimaksud mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,9% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,3%); jasa pendidikan (16,7%); konstruksi (14,2%); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.
Sementara untuk ULN swasta tercatat berada di kisaram US$ 196,0 miliar atau Rp 3.077,2 triliun. Jumlah ini terhitung lebih tinggi dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 194,6 miliar atau Rp 3.055,22 triliun.
Karenanya secara tahunan ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,8% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan II 2023 sebesar 5,3% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5% (yoy) dan 3,9% (yoy).
“Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,4% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7% terhadap total ULN swasta,” tulis BI dalam keterangannya.
Dengan begitu BI berpendapat struktur ULN Indonesia tetap sehat sebagaimana tercermin dari rasio ULN Indonesia triwulan III 2023 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,9%, dari 29,3% pada triwulan sebelumnya. Selain itu struktur ULN Indonesia periode ini didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” terang BI.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas mereka.
.
(Sumber: detik)
