Bank Indonesia (BI) menuturkan afirmasi kenaikan peringkat Indonesia menjadi layak investasi atau investment grade dari Standard & Poor’s merupakan bukti pengakuan dunia terhadap keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional.
Gubernur BI, Agus Martowardojo mengungkapkan, peringkat layak investasi BBB- dengan outlook stabil dari S&P melengkapi rating investasi yang sudah diraih Indonesia dari lembaga pemeringkat global lain, yakni Fitch pada 2011 dan Moody’s di 2012.
“Capaian ini merupakan buah kerja sama dan koordinasi sinergis pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lembaga keuangan lain,” kata dia saat Peluncuran Buku Stabilitas Sistem Keuangan ke-28 di Gedung BI, Jakarta, Rabu (24/5/2017).
Menurut Agus, masing-masing institusi keuangan mampu menunjukkan kinerja untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia, pengelolaan fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat, serta mewujudkan kondisi makro ekonomi yang memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi sehat dan berkesinambungan.
Prestasi lainnya, katanya, hasil Program Asesmen Sektor Keuangan (Financial Sector Assessment Program/FSAP) Indonesia hari ini sedang dibahas di Executive Board Meeting International Monetary Fund (IMF).
Kami berharap hasil penilaian Tim FSAP dapat sejalan dengan hasil assessment dan stress test kami tentang kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan Indonesia yang berada pada kondisi baik, resiliance terhadap shock, dan memiliki risiko sistematik yang rendah,” terang Agus.
Berbagai pencapaian tersebut semakin menegaskan pengakuan dan keyakinan dunia terhadap keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian kondisi global.
“Paling penting kami akan mengelola kepercayaan dan penilaian positif tersebut secara optimal, serta meningkatkan kinerja perekonomian dan sektor keuangan secara sehat untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,” jelas Eks Menteri Keuangan itu.
Dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan, Agus mengaku, BI akan menerapkan lima strategi. Pertama, memperkuat dan memperluas cakupan pengawasan atau surveillance makro prudensial guna mengidentifikasi lebih dini sumber tekanan yang ada.
Strategi kedua, memperkuat kerangka manajemen krisis melalui penyelarasan indikator stabilitas sistem keuangan dan hasil pengawasan BI dengan program manajemen krisis nasional. Ketiga, mengidentifikasi dan pemantauan sistemik dalam menggunakan balance sheet systemic race.
“Keempat, mendukung upaya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat pasar keuangan terhadap guncangan, dan terakhir, memperluas koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, OJK, LPS, DPR untuk mendukung bauran kebijakan yang akan ditempuh BI,” Agus menerangkan.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto menuturkan, Indonesia telah meraih kembali peringkat layak investasi dari S&P setelah 20 tahun lalu. Oleh karenanya penting terus menjaga stabilitas makro ekonomi maupun sistem keuangan dari guncangan krisis yang merugikan rakyat.
“Indonesia pernah kehilangan investment grade dari S&P, dan bisa kembali merebutnya setelah 20 tahun. Waktu yang cukup lama. BI akan terus menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan dari krisis berdasarkan mandat UU PPKSK karena penyelamatan krisis di 1997-1998 menyedot anggaran 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Erwin. (Dikutip dari Liputan6.com)
