Jakarta, WartaBhineka – Utang BUMN karya kepada para vendor sempat menjadi sorotan. Menteri BUMN Erick Thohir tak ingin hal tersebut terulang kembali.
Menurutnya kementerian akan memperbaiki tata kelola pendanaan proyek pemerintah. Dia bilang mulai saat ini pendanaan akan langsung diberikan ke proyek bukan lagi lewat korporasi. Dengan begitu, pendanaan proyek pemerintah dari negara akan langsung diberikan kepada para vendor yang membantu BUMN.
Hal ini juga menjadi rekomendasi dari BPKP setelah banyak masalah penyelewengan dana untuk membayar vendor terkuak pada BUMN Karya.
“Jadi isu vendor-vendor yang dirugikan, ya inilah kenapa kita perbaiki, sekarang pendanaan langsung ke project, bukan ke korporasinya. Supaya kalau ada project, ada vendornya, langsung kita selesaikan,” jelas Erick ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (5/5/2024).
Menurutnya tata kelola pendanaan proyek, termasuk pemakaian dan pembayaran vendor sebelumnya seperti benang kusut. Maka dari itu pihaknya akan mulai perubahan pada tata kelolanya.
“Kalau yang kemarin-kemarin kan, ibarat orang Sunda bilang itu pabalieut ya. Sudah menjadi sebuah benang kusut,” beber Erick.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga bicara hal yang sama. Kini pendanaan proyek BUMN akan dilakukan secara langsung ke proyek.
Semua penggunaan jasa vendor yang harus dibayarkan pemerintah juga akan dialokasikan secara langsung tanpa masuk ke BUMN-nya terlebih dahulu.
“Pendanaan langsung ke project. Jadi kita sekarang semua langsung masuk pendanaan project, di-earmark satu-satu, sehingga tidak ada pendanaan diselewengkan ke hal lain,” lanjut Kartika.
.
(Sumber: detik)
