Jakarta, WartaBhineka – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof Dwikorita Karnawati mengungkap terjadi penurunan polusi udara Jakarta saat pelaksanaan KTT ASEAN.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersyukur dengan penurunan polusi udara tersebut.
“Alhamdulillah yang pertama udara di Jakarta membaik,” kata Heru Budi, Jakarta Pusat, Minggu (10/9/2023).
Heru mengatakan gedung tinggi di Jakarta tetap harus memasang water mist meski polusi udara membaik saat KTT ASEAN. Menurutnya, kondisi polusi udara dapat berubah dan kembali meningkat.
“Tetapi Ini kan harus jangka panjang, bukan berarti udara hari ini membaik terus persyaratan atau gedung-gedung tinggi tidak memiliki mater mist, tapi tetep kan, tahun depan masih ada lagi kita menghadapi musim kering yang sama,” ujarnya.
Sebelumnya, Dwikorita menjelaskan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) anak sekolah dan work from home (WFH) bagi ASN berhasil menurunkan tingkat polusi di DKI Jakarta. Ia juga menyampaikan keberhasilan ini tak dilakukan oleh satu pihak tapi gotong royong berbagai lembaga.
Dua upaya ini menurut Dwikorita adalah langkah yang tepat dan terbukti berhasil. Tingkat polusi udara di Jakarta saat ini berada di tingkat ‘sedang’ dari ‘tidak sehat’.
“Kalau dari data yang kami monitor ada pengurangan, tadinya warna kuning atau tidak sehat kadar polutannya menjadi sedang. Memang ada pengurangan,” ungkapnya.
Keberhasilan ini diungkapkan Dwikorita adalah hasil dari berbagai upaya yang dilakukan berbagai lembaga pemerintahan sehingga timbulnya berbagai kebijakan seperti WFH, kebijakan uji kendaraan emisi, PLTU tidak beroperasi dan teknologi modifikasi cuaca.
“Ada upaya yang dilakukan, bukan begitu saja berkurang, seluruh kementerian tengah bekerja keras di berbagai sektornya masing-masing”, tambahnya.
BMKG sendiri berperan dalam proses modifikasi cuaca untuk mendorong terbentuknya awan hujan yang akan menurunkan hujan. Lagi-lagi tak sendiri, BMKG bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Perhubungan.
.
(Sumber: detik)
