WartaBhineka, Jakarta (28/12/2023) – Jokowi menggenjot program sertifikasi tanah di Indonesia. Ia berharap, tahun depan seluruh bidang tanah telah bersertifikat. Pemerintah menargetkan 126 juta bidang tanah bersertifikat. Dari jumlah tersebut, saat ini tanah yang telah terdaftar mencapai 110 juta bidang tanah. Dengan demikian, masih ada sekitar 16 juta bidang tanah lagi.
“Tahun depan kira-kira mungkin di seluruh Indonesia ada 6 jutaan (yang belum tersertifikat). Tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini mau kita mati-matian untuk tahun depan bisa diselesaikan,” kata Jokowi, dalam momentum penyerahan sertifikat tanah di Jawa Timur, dikutip dari Youtube Kementerian ATR/BPN, Rabu (27/12/2023).
“Tapi kalau kepeleset, mungkin masih 6 juta (sisanya di 2024). Artinya tahun depannya lagi (2025) sudah semua lahan tanah di Indonesia, di negara kita pegang sertifikat semua. Ini kerja keras mati-matian dari Kantor BPN di kabupaten, di provinsi, juga di pusat,” sambungnya.
Jokowi menilai, keberadaan sertifikat tanah ini sangat penting dalam meredam konflik-konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat, khususnya sengketa tanah. Apalagi, masalah sengketa sendiri menurutnya juga tidak dapat dipandang remeh.
“Sekarang saya ke desa, ke daerah, satu dua masih ada (konflik tanah). Ini (sertifikat) meredam konflik lahan, meredam sengketa tanah. Jangan dipandang mudah, kalau yang namanya sengketa lahan, memiliki itu mati-matian mempertahankan tanahnya,” ujarnya.
“Bahkan ada yang sampai membunuh. Karena ini adalah bukti hak kepemilikan tanah yang kita miliki, oleh sebab itu kita patut bersyukur, alhamdulilah bapak ibu sudah pegang semuanya,” imbuhnya.
Jokowi bercerita tentang kondisi pada 2015-2016, saat awal-awal masa jabatannya. Pada kala itu, baru 46 juta dari 126 juta tanah yang telah bersertifikat sehingga masih ada gap 80 juta sertifikat lagi. Sementara, rata-rata tahunannya BPN hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun.
“Artinya apa? Bapak/ibu harus menunggu 160 tahun untuk bisa dapat ini. Kalau setahun harus 500 ribu, padahal ada 80 juta yang harus dibuatkan, artinya bapak/ibu harus nunggu 160 tahun. Ada yang mau nunggu 160 tahun buat dapat sertifikat?,” tanya Jokowi.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah mendorong proses sertifikasi tanah hingga akhirnya kini bisa tembus hingga 110 juta tanah tersertifikat. Dengan demikian, sisanya tinggal sekitar 16 juta tanah yang perlu disertifikatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga membagikan sebanyak 5.000 sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, hingga sertifikat tanah wakaf kepada warga Jawa Timur. Ia berpesan, agar sertifikat tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Saya titip untuk urusan sertifikat, kalau yang ingin sertifikat ini ‘disekolahkan’, silahkan disekolahkan. Nggak apa-apa disekolahkan, tetapi saya minta betul-betul dihitung,” katanya.
Jokowi juga menekankan, uang hasil gadai tersebut haruslah digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk kegiatan usaha. Namun tetap perlu diperhitungkan dengan cermat, apakah masyarakat mampu membayar utang pinjaman itu beserta bunganya.
“Jangan sampai bapak/ibu sudah pegang sertifikat, karena tidak dihitung, dikalkulasi, pinjaman diberikan, ternyata 6 bulan nggak bisa ngangsur, nggak bisa mencicil ke bank, akhirnya sertifikatnya hilang. Jangan sampai terjadi,” kata Jokowi.
“Saya tidak mau pemerintah sudah kerja keras menyiapkan hal ini, kemudian sertifikat bapak/ibu disita bank. Kita ingin dengan sertifikat ini bisa menyejahterakan bapak/ibu sekalian,” pungkasnya. (Sumber: detik).
