WartaBHINEKA – Soliditas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI amat dibutuhkan untuk menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Guna menjaga soliditas ini, elite TNI dan Polri antara lain mesti mampu menjaga jarak dengan kekuatan politik formal ataupun informal.
Presiden Joko WIdodo menyatakan ketegangan politik terkait Pilkada 2018 ataupun Pemilu 2019 tidak perlu dirisaukan selama TNI dan Polri menjadi satu dan Solid. “ Kuncinya hanya satu, selama dilihat masyarakat, kontestan, dan pendukungnya bahwa TNI dan Pori itu solid, maka sudah selesai tidak ada yang mencoba untuk membuat ketegangan politik, “Kata Presiden dalam acara Apel Kesatuan Satuan Wilayah 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10) dikutip dari Harian Kompas
Apel Kepala Satuan Wilayah Polri 2017 ini diikuti oleh 33 kepala polda dan 461 kepala polres serta kepala polres kota se – Indonesia. Selama 3 Hari acara diisi dengan seminar, pameran program unggulan Polri, serta inovasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Praktino, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima Jendral Gatot Nurmantyo.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan, kekuatan politik akan selalu berupaya menyeret “TNI dan Polri dalam pusaran politik, Pasalnya, ada pandangan jika didukung TNI dan Polri akan lebih aman.
Oleh karena itu, elite TNI dan Polri ditingkat nasional ataupun daerah mesti berhati – hati. “Pimpinan TNI dan Polri harus mengambil jarak dari kekuatan politik formal dan tidak formal. Hati – hati jangan sampai tercebur, tetapi juga tidak sampai putus (hubungan). Ibarat menarik layang – layang, juga jangan terlalu kencang, dan jangan terlalu kendur,” kata Azyumardi.
“Guna mencapai itu, TNI dan Polri mesti selalu berpegang pada profesionalitas dan imparsialitas dalam bertugas, tambah Azyumardi.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menambahkan, untuk memperkuat soliditas TNI dan Polri, pimpinan dua lembaga ini perlu kerja sama di setiap level dan memahami tugas pokok dan fungsinya masing –masing seperti diatur dalam undang – undang, “kata Soesatyo.
Sementara itu, kepala Polri Jendral (Pol) Tito Karnavian menuturkan sudah mendeteksi sejumlah daerah yang rawan terjadinya gejolak.” Jawa Barat dan Papua, dan Kalimantan Barat yang sensitif terkait SARA, “ ujarnya.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan, TNI Mengikuti kebijakan politik negara” Di tingkat pusat kerja sama dengan Polri diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan, jajaran Babinsa selalu berkordinasi dengan Bhabinkamtibmas Polri dan kepala desa atau kelurahan setempat,” dikutip dari harian kompas.
