Jakarta, wartaBhineka – Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan jajaran menteri untuk menduduki posisi di kabinet baru usai pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Disebut-sebut, pengumuman menteri itu akan dilakukan pada 21 Oktober.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjadi salah satu sosok yang digadang-gadang akan masuk ke dalam jajaran menteri era Prabowo, tepatnya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu)
Dikonfirmasi terkait kebenaran kabar itu, Budi Gunadi enggan berbicara banyak. Ia menekankan, pemilihan Menteri menjadi hak prerogatif dari Prabowo. Namun ia juga tidak menyangkal kemungkinan menjadi Menteri.
“Hak prerogatif beliau (Prabowo). Saya rasa nanti beliau yang akan umumkan tanggal 21 (Oktober),” kata Budi Gunadi, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).
Ia juga tidak mau menjawab saat ditanya apakah mendapat tawaran menjadi menteri ataupun bagaimana jalinan komunikasinya dengan Prabowo. Menurutnya, hal ini mesti dipastikan langsung kepada sang menteri pertahanan itu.
“Itu mesti tanya beliau (Prabowo),” ujar dia.
Sebagai tambahan informasi, beberapa bulan lalu nama Budi Gunadi muncul bersama tiga nama pejabat lainnya yang diincar menjadi Menkeu kabinet Capres Prabowo Subianto. Hal ini mulanya disinggung oleh laporan dari Bloomberg pada Maret lalu. Bloomberg menyebut jika Sri Mulyani Indrawati tidak akan lagi menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
Capres tersebut dikabarkan sudah membidik sejumlah nama-nama untuk dijadikan sebagai menteri keuangan. Keempatnya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.
Menurut Bloomberg, Prabowo dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai menteri keuangan. Prabowo disebut mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya.
