Jakarta, WartaBhineka – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji menargetkan penurunan angka stunting menjadi 18 persen. Angka itu ditargetkan akan dicapai di 2025.
Hal itu disampaikan Wihaji usai rapat bareng Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Gedung Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Mulanya, Wihaji mengatakan program kolaborasi antara Kemensos dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah program Keluarga Risiko Stunting (KRS).
“(Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) ditugasi sebagai pelaksana dalam tim percepatan penurunan stunting. Yang kita kolaborasikan dengan Kementerian Sosial adalah ada KRS, Keluarga Risiko Stunting. Harapan kita dari KRS yang terdata itu nanti include ke dalam program Kemensos. Salah satunya adalah bagian dari kelompok penerima manfaat, KPM dari BKH. Misalnya seperti itu, itu contoh saja yang nanti kolaborasi sehingga lebih efektif, efisien,” ujar Wihaji.
Dia mengatakan pihaknya dan Kemensos berperan dalam pencegahan serta penggerakan. Sementara untuk penindakan (treatment) lainnya, kata Wihaji, akan dilakukan oleh Kementerian lain.
“Dan treatmentnya apa? Karena yang treatment bukan kewenangan kita, kita mencegah dan menggerakkan, itu tugas Kementerian kita. Treatmentnya macam-macam, termasuk hari ini tentu treatment yang dari Kemensos. Nanti ada treatment dari lain, misalnya karena sanitasinya kurang, mungkin dari kementerian terkait, PR atau PU, nanti kita koordinasikan. Intinya begitu,” ujarnya.
Dia lalu menyampaikan target stunting mengikuti data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) sebesar 18 persen di 2025. Dia berharap target itu bisa tercapai.
“Berapa targetnya? Bapennas, 18 untuk tahun 2025. Nanti kita ikhtiari, yang jelas ada beberapa program yang menjadi quick win kita, yang nanti akan melaksanakan target yang harapannya bisa terpenuhi. Tapi semangatnya adalah bagaimana warga negara kita yang mohon maaf belum beruntung, itu menjadi kewajiban kita untuk mengentaskan, baik yang di kewenangan kita, biar generasi hebat maupun kewenangan beliau,” ujarnya.
Selain itu, Wihaji mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Dia mengatakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto termasuk program makan bergizi.
“Nanti kita juga akan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, yang nanti treatmentnya juga tolong ibu hamil, tolong baduta, batita, pasti nanti kita kolaborasi, lagi terus dikoordinasikan. Tapi insyalaah, Perintah Presiden, kita mesti kerja sama dan saling support,” ujarnya.
